"Suarakan Dan Bebaskan Bagi Yang Tertindas Dan Perjuangkan Keadilan Untuk Perdamaian"


WAMENA, SENIN – Pangdam Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Azmyn Yusri Nasution setelah dilantik KSAD Jenderal TNI Agustadi SP pada Selasa (19/8) melakukan kunjungan kerja perdana ke Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Dari Wamena, Senin (25/8), Antara melaporkan, Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI Nasution setibanya di Wamena dari Jayapura dengan menumpang pesawat komersial Trigana Air langsung dijemput para petinggi TNI dan Polri serta unsur pimpinan daerah di wilayah itu.

Setelah beritirahat sejenak, Pangdam Nasution langsung mengunjungi prajurit TNI yang bertugas di Kodim Wamena, Markas Yonif 756/WMS, Pos rahwan Napua 756 dan Pos Rahwan Walesi 756.

Setiap bertemu dan bertatap muka dengan prajurit TNI yang bertugas di wilayah ini, Pangdam Mayjen TNI Azmyn Yusri Nasution mengajak para prajurit agar membangun iklim persaudaraan dengan masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

“Saya baru saja dilantik KSAD pada 19 Agustus lalu dan Wamena merupakan kota pertama saya melakukan kunjungan kerja. Itu berarti, Wamena menjadi pusat perhatian kami lantaran wilayah ini sebagai salah satu pusat kebudayaan asli Papua,” katanya.

Dia mengakui kalau banyak orang sering mengatakan bahwa Wamena merupakan jantungnya tanah Papua dan apabila datang ke Papua namun belum menginjakkan kaki di Wamena maka itu berarti belum datang ke tanah Papua.

“Setiap prajurit wajib membangun jalinan persaudaraan dengan masyarakat asli Papua dan menghargai budaya asli Papua sebagai bagian integral dari kebudayaan Nasional Indonesia. Setiap prajurit wajib menjadikan masyarakat Papua sebagai orangtua mereka sendiri di medan tugas,” kata Pangdam Nasution.

Setiap komandan satuan TNI di tanah Papua hendaknya tidak hanya pintar berbicara tetapi juga pintar membangun relasi persahabatan dan persaudaraan dengan masyarakat asli Papua.

Komandan satuan harus dapat menjadi teladan bagi anak buahnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjalin kerja sama konstruktif dengan semua lapisan masyarakat di wilayah ini.

“Hargailah tradisi dan budaya masyarakat asli Papua. Bangunlah kerja sama dengan semua komponen masyarakat tanpa membeda-bedakan suku,agama, ras dan golongan. Kita semua bersaudara sebagai anak-anak sebangsa dan setanah air Indonesia,” katanya.

Juru Bicara TPN/OPM Wilayah Paniai, Salmon Magay membantah tudingan beberapa pihak yang mengatakan bahwa mereka merampok emas dan menyandera beberapa pendulang di Degewo, Paniai seperti pemberitaan beberapa media di Jakarta.

OCTHO- Tidak benar ada perampokan emas dan menyandera para pendulang di Paniai, kami datang meminta hak kami di areal pendulangan, karena sejak keberadaan para penambang, hak kami tidak pernah di bayarkan.

Hal ini di ungkapkan Salmon Magay, Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Paniai, pimpinan Tadius Yogi ketika menghubungi media ini, Kamis (29/04) kemarin.

Menurut Magay, jika ada yang mengklaim TPN/OPM datang untuk merampok emas dan menyandera para pendulang di sana, itu sangat keliru dan tidak benar. “keliru jika kami di tuduh datang untuk merampok,” pungkasnya.

Lebih lanjut Magay juga menuturkan bahwa kehadiran anggota TPN/OPM di areal pendulangan atas permintaan para pengusaha. “kami di minta oleh para pengusaha untuk menjaga dan mengamankan keberadaan mereka, karena ada opini yang terbangun bahwa PT FI akan membuka cabang baru di Degeuw,” tegasnya.

Ketika di singgung nama-nama pengusaha yang meminta bantuan tersebut, Magay enggan menyebutkan, namun katanya mereka pernah layangkan surat resmi, yang intinya meminta OPM membeking keberadaan mereka. “saat itu para pengusaha takut, jika PT FI hadir disana, sudah tentu keberadaan mereka akan tersingkir, padahal disitu tempat mereka mencari nafkah” urainya menjelaskan.

Salmon juga menyayangkan pemberitaan beberapa media besar di Jakarta, seperti Harian Cetak Kompas yang mana tidak konfrimasi dengan mereka terkait kebenaran berita tersebut.

“seharusnya wartawan Kompas yang menulis berita perlu konfrimasi dengan kami terkait kebenaran berita tersebut, jangan tanyakan kepada sumber yang tidak tahu persoalan ini, apalagi jika sumber tersebut memiliki kepentingan tertentu,” tambahnya.

Beberapa media di Jakarta yang di tuding tidak professional dalam pemberitaan tersebut, adalah Kompas Cetak, Viva News dan Koran Tempo, Batavia.co.id serta Okezone.com. Sedangkan media di Papua, adalah Papua Pos. Media diatas memuat berita tersebut pada Rabu, (28/04) dan Kamis (29/04). Salah satunya harian Kompas cetak memuat berita tersebut sebagai berita utama.

KETUA UMUM DEWAN ADAT PAPUA
NO. 004 / KETUM-DAP / IV /2010

Tentang:

PENETAPAN TANGGAL 1 MEI 1963 SEBAGAI HARI ANEKSASI
KEMERDEKAAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA BARAT (WEST
PAPUA)

ISI SERUAN

Diserukan kepada seluruh masyarakat adat bangsa Papua Barat (West
Papua) bahwa:

1. Pada tanggal 19 Oktober 1961 kita telah menyatakan diri sebagai
suatu bangsa, yaitu Bangsa Papua Barat yang merdeka dalam
bentuk “ Manifesto Politik” yang telah disetujui dan diizinkan oleh
pemerintah Nederlands Nieuw Guinea dengan pengibaran bendera
Papua Barat Bintang Fajar pada tanggal 1 Desember 1961;
2. Pada tanggal 1 Mei 1963 telah terjadi dan berlangsung
penyanderaan serta upaya pembunuhan karakter, identitas dan
otoritas kedaulatan hak kemerdekaan Papua Barat sebagai suatu
bangsa oleh Pemerintah Indonesia lewat United Nation Temporary
Autority/Administration. Dengan menurunkan bendera bangsa
Papua Barat Bintang Fajar dan pemindahan administrasi
pemerintahan ke tangan pemerintah Indonesia sampai hari ini;
3. Menurut hukum bangsa-bangsa (hukum internasional) peristiwa
tanggal 1 Mei 1963 seperti disebut pada point 2) diatas disebut “
ANEKSASI DENGAN TRAKTAT” yaitu : TRAKTAT NEW YORK (NEW
YORK AGREEMENT/PERJANJIAN NEW YORK) pada tanggal 15
Agustus 1962;
4. Peristiwa aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat
pada tanggal 1 Mei 1963 telah melanggar hukum bangsa-bangsa,
pelanggaran hak berdemokrasi, dan atau telah memperkosa hakhak
azasi manusia Papua sampai hari ini;
- 2 -
5. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dari
hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional, serta instrumeninstrumen
konvensi internasional tentang demokrasi dan hak azasi
manusia (HAM), maka kami selaku Ketua Umum Dewan Adat Papua
(DAP) atas nama seluruh Masyarakat Adat Papua (MAP)
menyerukan tanggal 1 Mei 1963 ditetapkan sebagai HARI
ANEKSASI KEMERDEKAAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA BARAT
(WEST PAPUA);
6. Dan selanyutnya setiap tanggal 1 Mei, Masyarakat Adat Bangsa
Papua (MAP) untuk tetap di tempat kerja masing-masing. Tapi
harus berdiam diri sejenak untuk merenungkan dan berdoa, secara
sendiri atau dalam kelompok. Tidak boleh mengikuti kegiatan lain
yang bertentangan atau yang seirama dengan aneksasi, karena
melanggar hak azasi manusia dan hukum bangsa-bangsa;
7. Untuk memperingati 1 Mei 2010 dilakukan kegiatan doa dengan
pokok-pokok doa sebagai berikut:
a. Mohon pengampunan kepada Tuhan, agar dapat memulihkan
dan menegakkan kembali kemerdekaan kedaulatan bangsa
Papua Barat dalam waktu dekat;
b. Mendoakan International Parlementarians for West Papua dan
International Hight Court Lower for West Papua atau IPWP dan
IHCLWP/ILWP, agar dapat segera membawa permohonan
gugatan aneksasi bangsa Papua ke Mahkama Internasional
dalam waktu dekat;

Terima Kasih.

Di keluarkan : Jayapura
Pada tanggal : 20 April 2010