Mari Kita Membangun Daerah Yahukimo

Prinsip Dasar Penataan Ruang dalam Otonomi Daerah

Ada banyak teori pengembangan wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan ruang Kabupaten Lamongan. Secara umum teori pengembangan wilayah maupun penataan ruang sudah berkembang jauh dari sejak dikembangkannya pada tahap awal. Teori-teori pengembangan wilayah menganut berbagai azas atau dasar dari tujuan penerapan masing-masing teori.

Kelompok pertama adalah teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah (local prosperity). Kelompok kedua menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam yang dinilai sangat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (sustainable production activity). Kelompok ini sering disebut sebagai sangat perduli dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kelompok ketiga memberikan perhatian kepada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sehingga kajian terfokus kepada governance yang bisa bertanggung jawab (resposnsible) dan berkinerja bagus (good). Kelompok keempat perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (people prosperity).

Dalam kaitan tersebut keseluruhan kelompok teori tersebut tidak seluruhnya bertentangan satu dengan yang lainnya, namun dalam penggunaanya dapat dijadikan suatu sinergi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang didalamnya terkandung muatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Konsep dasar penataan ruang wilayah dan kota dengan pendekatan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarananya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up dan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholders) pada setiap tahap pembangunan. Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat. Pertama, adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah, sebagaimana digariskan oleh UU No. ??, memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Depkimpraswil. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota dan RDTR pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (genuine) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan

Pemerintah pusat merupakan “penjaga” kepentingan nasional. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam konteks pengembangan Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten harus memposisikan dirinya sebagai “pengemban amanat” di wilayahnya. Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan.

Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian community driven planning tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.

Maju dan tidaknya Daerah Yahukimo ada Pada Generasi Muda.

Ada Masa Depan Baru Bagi Rakyat Pegunungan Tengah

Ada Masa Depan Baru Bagi Rakyat Pegunungan Tengah

Dari Peremian 5 Kabupaten Baru

WAMENA- Sebagaimana dijawadkan sebelumnya, akhirnya Menteri Dalam Negeri Mendagri H. Mardiyanto atas nama Presiden RI H. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan 5 kabupaten baru sekaligus melantik 5 penjabat bupatinya.

Kelima kabupaten baru itu, masing-masing Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak. Sedangkan lima penjabat bupatinya, David Pagawak, S. Sos, Ir. (sebelumnya kepala dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jayawijaya), Pribadi Sukartono, MM, (sebelumnya Kaban Diklat Kabupaten Jayawijaya), Drs. Hans Dorteus Maniagasi (sebelumnya Kepala Bawasda Kabupaten Jayawijaya), Elia Ibrahim Loupaty (sebelumnya Kepala Bawasda Provinsi Papua) dan Simon Alom, S. Sos( sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga kabupaten Puncak Jaya).
Prosesi peresmian dan pelantikan lima penjabat bupati kabupaten pemekaran ini berlangsung di lapangan Sinapuk Wamena Sabtu (21/6), terletak sekitar 800 meter dari pusat Kota Wamena.
Tampak hadir dalam peresmian dan pelantikan itu, Ditjen Otda, Sonjuan Situmorang, Tim Advance, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, Ketua MRP, Agus Alua, Wakil ketua I DPRP Paskalis Kosay, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto serta Danlantamal X Papua Maluku, Brigjen Giyarto dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengakui, secara nyata memang kebutuhan pemekara-pemekaran kabupaten sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Papua, sehingga melalui proses yang telah dilewati pada saat pembentukan pihaknya sudah merasakan sudah benar dan tepat sesuai dambaan masyarakat, kemudian bisa bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan.

“Pemekaran merupakan jalan terbaik bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pemekaran ini adalah dambaan masyarakat di Papua,”ungkapkan kepada wartawan usai meresmikan dan sekaligus melantik penjabat bupati.
Mendagri menghimbau kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya secepatnya mempersiapkan organisasi dan mekanisme pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitive. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh penjabat bupati dalam masa jabatan yang singkat ini adalah segera berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Induknya dan juga meminta petunjuk dari gubernur untuk membentuk struktur oraganisasi dilanjutkan dengan pengisian personelnya.

Disamping itu, lanjut Mendagri, penjabat bupati juga harus memfasilitasi pembentukan DPRD kemudian memfasilitasi terlaksananya Pilkada yang aman, lancar dan tertib, serta apabila ada masalah-masalah tentang batas-batas wilayah di kampung, batas sosial kemasyarakatan dan batas administrasi, maka bisa berkoordinasi juga dengan gubernur sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

“Saya berharap kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya menjalankan tugas dan berkewajiban menjalankan program-program pemerintahan sesuai aspirasi rakyat,”tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengucapkan selamat kepada para kabupaten yang baru di wilayah Pegunungan Tengah dan penjabat bupati yang baru dilantik karena hal ini merupakan hari yang bersejarah dengan kehadiran 5 kabupaten adalah karunia dari Tuhan dan anugerah dari pemerintah RI.

Gubernur juga mengatakan, di balik sukacita itu, sudah ada masa depan baru untuk rakyat di wilayah Pegunungan Tengah, yaitu masa depan baru khususnya kepada 5 kabupaten dan 5 penjabat bupatinya mengingat ketika Irian Barat kembali kepangkuan RI sejak 62 tahun lalu pengembangan pemerintahan dan pemekaran pemerintahan dimulai dari 2 kabupaten ini, kemudian menjadi 3 kabupaten setelah itu menjadi 6 kabupaten dan pada saat ini sudah menjadi 12 kabupaten.
“Dengan diresmikannya 5 kabupaten dan dilantiknya 5 penjabat bupatinya, maka sudah ada masa depan baru bagi rakyat di Pegunungan Tengah,”imbuhnya sambil memberikan tepuk tangan.

Diungkapkan gubernur, kondisi geografi dan kekayaan alam yang tergandung di wilayah Papua, kondisi demokrasi, sosial budaya, ketersedian infrastruktur yang terbatas, latar belakang sejarah yang dialaminya telah menunjuk karakter manusia masyarakat dan budaya yang unik serta kaya di kawasan Pegunungan Tengah.
Alam yang keras telah membentuk budaya pekerja keras, budaya kompetisi sekalipun membentuk suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Pegunungan Tengah sejak ribuan tahun yang lalu dengan budaya yang sangat unik.

Dikatakan, alam Pegunungan Tengah juga memiliki potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa bagaikan raksasa yang tidur (kekayaan alam yang belum dikelola dan hijau). Beberapa diantara komoditas unggulan adalah kopi Arabika adalah kopi yang kualitasnya terbaik di dunia, buah merah yang setelah diteliti ternyata bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS di seluruh dunia, madu yang kualitasnya juga terbaik di dunia, jeruk, markisa, nenas, wortel dan kol yang mutunya terbaik. “Semua potensi yang dimiliki wilayah Papua khususnya pegunungan tengah ternyata menyimpan suatu kekayaan alam yang perlu dikelola secara baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,”tuturnya.

Disamping itu, gubernur juga menegaskan bahwa potensi wisata alam yang luar biasa dan lebih dari ini semua di bawah tanahnya pegunungan mengandung kekayaan seperti pertambangan emas, tembaga, perak, uranium dan sebagainya yang bisa menghasilkan sekitar Rp 900 trilliun, namun demikian rakyat di pegunungan ini secara relatif masih tertinggal dan masih hidup dalam komuniti keterbatasan dan hidup dalam kondisi seperti itu di atas kekayaannya sendiri, diatas kekayaan alam dan diatas kekayaan budaya yang mereka miliki.

Oleh karena itu, bisa dilihat juga kondisi kesehatan, pendidikan, gizi untuk ibu dan bayi, anak balita dan anak sekolah, infrastruktur yang sangat terbatas semua ini harus menjadi agenda utama yang dilaksanakan para Bupati di Pegunungan Tengah yang didukung oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, perlu beberapa strategi untuk menerobos kondisi adalah strategi yang penting untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan di wiayah pegunungan, kemudian strategi membangun masyarakat yang dimulai dari kampung-kampung ke kota. Setelah itu strategi untuk membenahi dan memperkuat semua aparatur pemerintahan pada semua jenjang dan tingkatannya terutama pada tingkat distrik dan kampung.

“Di tengah-tengah perkembangan pemerintahan dan pembangunan seperti itulah pemekaran pemerintahan di kawasan Pegunungan Tengah ini dengan hadirnya 5 kabupaten baru yang akan menambah kelancaran tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin efisien, infrotektif dan semakin dekat menyentuh rakyatnya yang hidup di kelompok-kelompok,”ujarnya.

Tambahnya, “hadirnya 5 kabupaten yang baru ini kita harapkan semoga rakyat di kabupaten ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk bisa menikmati masa depan yang lebih adil dan sejahtera,”katanya.

Untuk itu dan sesuai dengan tugas pokok yaitu membentuk struktur dan tata pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan sebagai kabupaten baru untuk meletakkan dasar bagi kabupaten baru, membentuk DPRD dan menyiapkan fasilitas untuk pemilihan bupati definitif.
Sekedar diketahui, Mendagri Mardiyanto setelah melantik dan mengambil sumpah penjabat bupati, maka dilanjutkan dengan menekan tombol peta batas wilayah 5 kabupaten. Setelah itu dilanjutkan penjelasan dari Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM dan bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, SIP tentang batas-batas wilayah kelima kabupaten tsb.

Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM, menjelaskan, Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.275 km2 dengan ibukotanya di Kobakma memiliki jumlah penduduk sekitar 54.735 orang jiwa, sedangkan Kabupaten Yalimo terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Elelim dan jumlah penduduk sekitar 34.057 orang jiwa. Kabupaten Lany Jaya terdiri dari 10 distrik dengan luas 2.168 km2 ibukota di Tiom dengan jumlah penduduk sekitar 89.332 orang jiwa dan Kabupaten Nduga terdiri dari 8 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Kenyam memiliki jumlah penduduk sekitar 73.696 jiwa.
Sedangkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe, SIP menjelaskan, untuk Kabupaten Puncak pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 8 distrik yang mempunyai luas 8.055 km2 ibukota di Illaga dengan jumlah penduduk sekitar 60.294 orang jiwa. “Dari 16 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya maka dengan adanya pemekaran, maka sudah tinggal 8 distrik lagi,”tegas Enembe sambil memegang pengeras suara didampingi Wakil Ketua I DPRD Puncak Jaya, Elvis Tabuni.

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.

Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David Pagawak,S.Sos dan Penjabat Bupati Puncak Drs. Levianus Agustinus Boling.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Paskalis Kosay, anggota DPD RI Paulus Sumino, Ketua Komisi dari DPR Papua, Ketua DPRD se-Kawasan Pegunungan Tengah, Muspida dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Selain menetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip sebagai Ketua Asosiasi Bupati se- Pegunungan Tengah periode 2010-2012, pertemuan ini juga membahas beberapa isu, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah, peningkatan Bandar Udara Wamena, membangun komunikasi yang baik dengan gubernur Papua agar ada hati untuk membangun kawasan Pegunungan Tengah, dan membahas mengenai pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Ketua Asosisasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Periode 2008-2010, DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, pada pertemuan bupati se-kawasan Pegunungan Tengah ini, pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan pokok pikiran.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian, maka yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan. “Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah disepakati fokus pada satu titik saja dan diselesaikan secara bersama-sama dan dinikmati dalam waktu yang singkat, hal ini perlu dukungan studi, perizinan, kawasan lindung dan lain-lain,”kata John Tabo.

Kemudian untuk mendukung pelayanan bagi pembangunan kawasan Pegunungan Tengah diperlukan adanya kebersamaan terus membangun dan meningkatkan Bandar Udara.

Rekomendasi di bidang kesehatan, lanjut John Tabo, masalah HIV-AIDS di Pegunungan Tengah, harus mendapatkan perhatian serius dan bersama-sama menekan angka kematian yang cukup tinggi yang disebabkan oleh HIV-AIDS.
“Di bidang pendidikan, mari bersama-sama meningkatkan kualitas anak-anak kita dengan pola pendidikan yang baik dan bekerjasama pihak Surya Institute untuk melahirkan bibit unggul di masa mendatang,”tuturnya.

Sementara di bidang pemerintahan, selaku ketua Asosiasi Periode 2008-2010 mengajak semua komponen untuk membahas dan memutuskan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah beribukota di Wamena dan pembentukan Kota Wamena sebagai salah satu syarat pembentukan provinsi.

“Saya harap isu aktual ini dibahas dan menjadi sikap bersama dalam memperjuangkan hak-hak penduduk asli Papua terbesar di Tanah Papua ini,”tandasnya.

Sebelum rekomendasi yang disampaikan mendapat respon atau pandangan umum, 10 bupati se- Kawasan Pegunungan Tengah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.

DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, hingga kini pembangunan di kawasan pegunungan tengah (Peguteng) masih tertinggal. Karena itu, organisasi Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah ini terbentuk untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan itu.

“18 Februari 2008, 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah walk out saat acara Raker Bupati se-Tanah Papua dan Papua Barat. Aksi walk out itu dilakukan karena sejak integrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang di segala bidang dibanding pembangunan di kawasan pedalaman atau pegunungan,” kata John Tabo.

Kondisi tersebut kata John Tabo, terus berjalan sampai di era Otonomi Khusus (Otsus), misalnya; untuk dana infrastruktur, data dan fakta menunjukkan tahun 2005 sampai 2008 yang dialokasikan untuk kawasan Pegunungan Tengah kurang lebih Rp 2,8 triliun, terdiri dari; 2005 Rp 300 miliar, 2006 Rp 500 miliar, 2007 Rp Rp 1 triliun dan 2008 Rp 1 triliun lebih.

Sementara dari data yang ada, lanjut John Tabo, selama pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana infrastruktur yang dialokasikan di Peguteng hanya Rp 150 miliar atau 5 % dari total pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun.

Dana Otsus Provinsi Papua sejak 2002-2008 dalam bentuk dana segar (fresh money), dari data diperoleh sampai 2008 sudah mencapai Rp 15 triliun, namun alokasi untuk Peguteng hanya Rp 1,1 triliun atau 7,754 %.

Sementara dana 40% yang dikelola oleh Pemda Provinsi Papua rata-rata kurang lebih mendekati Rp 1 triliun, tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasi di setiap kabupaten.

”Dana infrastruktur yang berasal dari APBN pun menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, sehingga aspek pelaksanaan kegiatan di daerah terkesan tidak menjawab kebutuhan sebenarnya serta aspek kualitas, pengendalian jauh dari tujuan dan sasaran kegiatan,”katanya.

Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua serta sumber penerimaan lainnya, misalnya tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, tidak ditemukan pembiayaan belanja publik atau pembangunanan kabupaten dari sumber dana tersebut, sementara di seluruh kabupaten khususnya di Pegunungan Tengah, belanja publik terbesar juga diambil dari dana DAU dan pendapatan lain-lain.

Oleh karena itu, lanjut John Tabo, pihaknya membentuk asosiasi bupati Pegunungan Tengah, untuk mensinergikan rencana pembangunan antar kawasan pegunungan tengah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui, anggota Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (Peguteng) yang awalnya hanya 5 kabupaten (Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang) saat ini menjadi 10 kabupaten. Ini setelah Ketua Asosiasi Bupati Peguteng 2008-2010 DR (HC) John Tabo,MBA dengan resmi menerima 5 kabupaten yang baru dimekarkan, yaitu Kabupaten Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Puncak, menjadi anggota asosiasi dalam reorganisasi kepemimpinan Asosiasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, di Gedung Sosial GKI Wamena, Senin (22/2).

“Saya harap 10 bupati se Kawasan Pegunungan Tengah memiliki kesepakatan yang jelas tentang titik focus penanganan dana sharing yang benar-benar menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar kawasan Pegunungan Tengah, artinya kita harus fokus pada satu titik dalam membongkar isolasi pegunungan, sehingga sejarah akan mencatat di masa kita jadi pemimpin, kita berhasil menoreh prestasi yang akan dikenang generasi penerus,” pungkas John Tabo.

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.

Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David Pagawak,S.Sos dan Penjabat Bupati Puncak Drs. Levianus Agustinus Boling.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Paskalis Kosay, anggota DPD RI Paulus Sumino, Ketua Komisi dari DPR Papua, Ketua DPRD se-Kawasan Pegunungan Tengah, Muspida dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Selain menetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip sebagai Ketua Asosiasi Bupati se- Pegunungan Tengah periode 2010-2012, pertemuan ini juga membahas beberapa isu, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah, peningkatan Bandar Udara Wamena, membangun komunikasi yang baik dengan gubernur Papua agar ada hati untuk membangun kawasan Pegunungan Tengah, dan membahas mengenai pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Ketua Asosisasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Periode 2008-2010, DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, pada pertemuan bupati se-kawasan Pegunungan Tengah ini, pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan pokok pikiran.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian, maka yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan. “Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah disepakati fokus pada satu titik saja dan diselesaikan secara bersama-sama dan dinikmati dalam waktu yang singkat, hal ini perlu dukungan studi, perizinan, kawasan lindung dan lain-lain,”kata John Tabo.

Kemudian untuk mendukung pelayanan bagi pembangunan kawasan Pegunungan Tengah diperlukan adanya kebersamaan terus membangun dan meningkatkan Bandar Udara.

Rekomendasi di bidang kesehatan, lanjut John Tabo, masalah HIV-AIDS di Pegunungan Tengah, harus mendapatkan perhatian serius dan bersama-sama menekan angka kematian yang cukup tinggi yang disebabkan oleh HIV-AIDS.
“Di bidang pendidikan, mari bersama-sama meningkatkan kualitas anak-anak kita dengan pola pendidikan yang baik dan bekerjasama pihak Surya Institute untuk melahirkan bibit unggul di masa mendatang,”tuturnya.

Sementara di bidang pemerintahan, selaku ketua Asosiasi Periode 2008-2010 mengajak semua komponen untuk membahas dan memutuskan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah beribukota di Wamena dan pembentukan Kota Wamena sebagai salah satu syarat pembentukan provinsi.

“Saya harap isu aktual ini dibahas dan menjadi sikap bersama dalam memperjuangkan hak-hak penduduk asli Papua terbesar di Tanah Papua ini,”tandasnya.

Sebelum rekomendasi yang disampaikan mendapat respon atau pandangan umum, 10 bupati se- Kawasan Pegunungan Tengah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.

DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, hingga kini pembangunan di kawasan pegunungan tengah (Peguteng) masih tertinggal. Karena itu, organisasi Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah ini terbentuk untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan itu.

“18 Februari 2008, 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah walk out saat acara Raker Bupati se-Tanah Papua dan Papua Barat. Aksi walk out itu dilakukan karena sejak integrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang di segala bidang dibanding pembangunan di kawasan pedalaman atau pegunungan,” kata John Tabo.

Kondisi tersebut kata John Tabo, terus berjalan sampai di era Otonomi Khusus (Otsus), misalnya; untuk dana infrastruktur, data dan fakta menunjukkan tahun 2005 sampai 2008 yang dialokasikan untuk kawasan Pegunungan Tengah kurang lebih Rp 2,8 triliun, terdiri dari; 2005 Rp 300 miliar, 2006 Rp 500 miliar, 2007 Rp Rp 1 triliun dan 2008 Rp 1 triliun lebih.

Sementara dari data yang ada, lanjut John Tabo, selama pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana infrastruktur yang dialokasikan di Peguteng hanya Rp 150 miliar atau 5 % dari total pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun.

Dana Otsus Provinsi Papua sejak 2002-2008 dalam bentuk dana segar (fresh money), dari data diperoleh sampai 2008 sudah mencapai Rp 15 triliun, namun alokasi untuk Peguteng hanya Rp 1,1 triliun atau 7,754 %.

Sementara dana 40% yang dikelola oleh Pemda Provinsi Papua rata-rata kurang lebih mendekati Rp 1 triliun, tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasi di setiap kabupaten.

”Dana infrastruktur yang berasal dari APBN pun menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, sehingga aspek pelaksanaan kegiatan di daerah terkesan tidak menjawab kebutuhan sebenarnya serta aspek kualitas, pengendalian jauh dari tujuan dan sasaran kegiatan,”katanya.

Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua serta sumber penerimaan lainnya, misalnya tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, tidak ditemukan pembiayaan belanja publik atau pembangunanan kabupaten dari sumber dana tersebut, sementara di seluruh kabupaten khususnya di Pegunungan Tengah, belanja publik terbesar juga diambil dari dana DAU dan pendapatan lain-lain.

Oleh karena itu, lanjut John Tabo, pihaknya membentuk asosiasi bupati Pegunungan Tengah, untuk mensinergikan rencana pembangunan antar kawasan pegunungan tengah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui, anggota Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (Peguteng) yang awalnya hanya 5 kabupaten (Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang) saat ini menjadi 10 kabupaten. Ini setelah Ketua Asosiasi Bupati Peguteng 2008-2010 DR (HC) John Tabo,MBA dengan resmi menerima 5 kabupaten yang baru dimekarkan, yaitu Kabupaten Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Puncak, menjadi anggota asosiasi dalam reorganisasi kepemimpinan Asosiasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, di Gedung Sosial GKI Wamena, Senin (22/2).

“Saya harap 10 bupati se Kawasan Pegunungan Tengah memiliki kesepakatan yang jelas tentang titik focus penanganan dana sharing yang benar-benar menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar kawasan Pegunungan Tengah, artinya kita harus fokus pada satu titik dalam membongkar isolasi pegunungan, sehingga sejarah akan mencatat di masa kita jadi pemimpin, kita berhasil menoreh prestasi yang akan dikenang generasi penerus,” pungkas John Tabo.

Anggota Brimob Ditambah ke Mulia

Technorati Tags: baku tembak,gerilya rimba,features

JAYAPURA [PAPOS] – Kasus penyerangan kelompok criminal bersenjata yang diduga OPM kepada pasukan TNI dari Yonif 753 Nabire saat patrol di Puncak Senyum, Puncak Jaya yang mencederai Praka Asri disingkapi serius oleh Polda Papua maupun Kodam XVII/Cenderawasih.

Sehingga tahap pertama untuk membantu aparat keamanan yang bertugas di kabupaten Puncak Jaya. Polda Papua akan menambah sedikitnya 2 regu anggota Brimob untuk pengamanan diwilayah hukum Polres Puncak Jaya. Sementara pihak TNI sementara ini belum menambah pasukan tetapi lebih mengambil tindakan meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi susulan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs Agus Rianto saat ditemui Papua Pos, Rabu (24/3) di ruang kerjanya mengatakan, penambahan 2 Regu Brimob Polda Papua ke Mulia semata-mata dalam rangka penyegaran anggota di Puncak Jaya, khususnya pengamanan Pos Brimob di Tinggi Nambut.

“Penambahan ini untuk penyegaran, karena wilayah kerja disana tidak bisa disamakan dengan kondisi didataran, maka ada rotasi atau penambahan, tapi bukan berarti melakukan upaya presentif, namun untuk penyegaran,” katanya

Menurut Kabid Humas, dalam pengamanan di Puncak Jaya, pihaknya setiap saat melakukan tugas sesuai fungsi dan peran kepolisian. Sedangkan terkait situasi di Puncak Jaya, Kapolda telah memperintahkan kepada anggota agar lebih mengefektikan kegiatan pengamanan, sehingga mampu memberikan rasa aman kepada warga maupun anggota lainnya.

Disinggung soal kepemilikan senjata api oleh kelompok masyarakat sipil tersebut yang kemungkinan hasil rampasan dari anggota TNI atau Polri apakah tidak dilakukan pengejaran?. Kabid Humas mengatakan, pihaknya belum mengetahui jenis senjata api apa yang dipakai para pelaku untuk melakukan penembakan terhadap anggota TNI, Sabtu lalu. Bahkan Kabid Humas tidak mau berspekulasi kalau senjata yang dimiliki para sipil bersenjata itu adalah hasil rampasan pada beberapa kali kejadi di Puncak Jaya khusus di Puncak Senyum dan Tinggi Nambut.

“ Kita tidak bisa menduga-duga apakah senjata itu hasil rampasan atau tidak, karena kita berkerja sesuai bukti dan fakta, termasuk bekerjasama dengan rekan-rekan TNI di Puncak Jaya,”tandasnya

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih, Letkol Inf. Susilo saat dikonfirmasi Papua Pos via telepon selulernya mengatakan, pihaknya kini meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi aksi susulan dari kelompok gerombolan pengacau keamanan dikawasan Puncak Jaya. Hanya saja, untuk situasi keamanan saat ini masih tetap kondusif.

“Situasi saat ini aman dan kondusif, namun anggota tetap mengantisipasi aksi susulan yang kemungkinan terjadi,”terangnya

Ketika ditanya apakah pelaku penyerangan sama dengan pelaku pada kejadian lalu? Kapendam menegaskan pelaku penyerangan terhadap anggota TNI, Senin (23/3) lalu sama dengan peristiwa penyerangan sebelumnya, baik terhadap masyarakat maupun TNI/Polri.

“Pelakunya sama yaitu gerombolan pengacau keamanan yang eksis di kawasan Puncak Jaya,”tuturnya

Hanya saja, Kapendam mengaku belum mengetahui senjata yang digunakan pelaku hasil rampasan sebelumnya atau bukan. Tetapi dari laporan yang diterima pelaku menggunakan senjata laras panjang. “Kita tidak tahu darimana senjata mereka, yang jelas jenis laras panjang,”terangnya

Disinggung soal kondisi Praka Asri pasca penembakan? Kapendam menyampaikan bahwa sejauh ini kesehatan korban sudah pulih, bahkan telah kembali bertugas bersama-sama rekan lainnya. “Korban sudah pulih, karena hanya terkena sepihan dibagian pinggul belakang,”tuturnya

Kapendam menambahkan, agar masyarakat tidak usah khawatir, karena keadaan di Puncak Jaya hingga saat ini aman dan kondusif. Pihaknya juga meluruskan isu bohong soal adanya anggota TNI yang tewas dalam penyerangan di Puncak Jaya itu.

Kepada siapa harapan Merdeka ini di nantikan oleh rakyat Papua, tidak begitu jelas. Sebaliknya hanya janji-janji muluk yang sering didapat rakyat Papua oleh PDP sampai detik ini. Pasca Kongres ke II dulu hingga saat akan datang ini hanya akan menjadi mimpi-mimpi indah. Jawabannya oleh PDP maupun elemen-elemennya yang ada di luar sana harapnya kepada rakyat Papua agar sabar. Sampai kapan? jawaban muluk dan janji-janji palsu adalah kinerja kerja elemen PDP saat ini.

Omong Kosong demikian itu seperti ; Sebentar lagi nanti tunggu barang akan jadi. Lalu mau merdekakan Papua itu oleh siapa yang kita, Rakyat Papua, harap? Dunia dan PBB hanya mendukung dan melindungi kebrutalan TNI seperti di zaman jajak pendapat di Timor Leste dulu. Tapi yang akan menyatakan secara aklamsi bersama adalah persoalan dan yang harusnya kita dan PDP urus saat ini. Bukan janji dan tunggu-tunggu sebentar lagi barang sudah di Amerika-lah, di PBB-lah dan lain lain janji gombal ala PDP yang didapati rakyat Papua hari ini.

Jawaban pasti sejak kala dulu hingga hari ini tidak memuaskan, sampai harta kekayaan alam Papua direkrut habit oleh Indonesia bersama bangsat atau bangsa lain. Yang pasti rakyat Papua di pesisir, digunung, dilembah, dibukit-bukit, dipulau-pulau, sepanjang wilayah yang bernama Papua Barat, batas dari Raja Empat Sorong sampai Kepulauan Morrotai sebagai satu kesatuan bangsa yang tak terpisahkan oleh Indonesia kecuali dengan senjata, sedang menantikan jawaban yang konkrit, I X (sekali) lagi, bukan janji tapi bukti.

Maka disini saya sarankan kepada generasi muda entah itu adik-adik AMP, HMPJ Jawa-Bali, BEM, HIMACE, HIMAPA dan lain, agar segara mendesak kepada senior lain di PDP. Agar PDP menghimbau kepada Agus Alue Alua CS dari MRP memediasi Kongres Nasional Papua ke III segera di gelar ulang.

Maksud dan tujuan dari kongres adalah Papua menyatakan diri dan mengundurkan diri dari Indonesia, titik ! Ini artinya apa? Ya kita merdeka, dan saya kira itu saja jawabannya. Bukan Papua saya yang urus jadi kamu tunggu, tunggu, tunngu. Sampai kiamat juga semua omong kosong. Karena Merdeka atau tidak adalah semuanya konsensus rakyat Papua semua, bukan hanya satu dua orang di mana, tapi bangsa Papua sebagai suatu Bangsa dan Negara yang ingin kita wujudkan.

Maka kedaulatan suatu bangsa berdiri sebagai negara adalah adanya kesepakatan bersama rakyat bangsa itu sebagai kontrak sosial untuk mendirikan negara yang bernama Papua Barat itu. Disini berarti masyarakat Papua sebagai satu bangsa dalam persatuan Negara Papua Barat baik digunung, pesisir, pulau, keturunan dan lain-lain semua rakyat Papua itu adalah konsensus Politik yang hanya bisa di capai dalam kongres Nasional ke III itu, lain tidak.

Menurut saya ini adalah solusinya, selain dari ini kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri, Tapi dalam pembangunan opini dunia internasional adalah benar delegasi yang ada di luar itu. Tapi Statemen atau pendeklarasian atas Papua keluar dan menyatakan tidak bagian dari RI adalah oleh rakyat bersama. Lobby internasional hanya pelurusan sejarah, dan pembangunan opini. Selebihnya ada pada Kongres ke III itu. Jangan terlalu putar-putar jauh, sampai harapan rakyat bersama kekayaan alam semakin" KJ" di yang dirasakan Rakyat Papua.

Intinya untuk sampai tujuan kearah Merdeka yang dinginkan oleh Bangsa kita dari gunung, lembah, pesisir pedalaman, pedalaman pegunungan dan pulau pedalaman serta kota pegunungan Tengah -singkatnya seluruh komponent rakyat Papua, saat ini adalah Kongres Nasional Papua.

Namun penting saya ingatkan kepada semua termasuk diri saya sendiri, bahwa banyak pelejaran bagi kita sebelum ini misalnya: Mengharap Amerika atau Belanda buat kita jadi Merdeka. Lalu masyarakat banyak menyumbang uang ke PDP yang berjanji mampu membawa kita keluar dari penjara NKRI. Tapi semua itu gombal.

Kebiasaan cara berfikir kita, harus rubah dan ganti sekarang juga ! Dan umunya rakyat kita bangsa Papua Barat banyak berharap akan datangnya juru selamat (mesianisme), untuk membebaskan dan memerdekakan kita harus di akhiri sekarang juga ! Oleh sebab itu sekarang ini juga secara kongkrit saya usulkan; segera gelar kongres ke III untuk kita memerdekakan diri sendiri tanpa berharap uluran tangan-bantuan uluran tangan iblis atau Tuhan! Karena Tuhan atau Iblis sekalipun tidak perduli atas nasib bangsa kita Papua Barat.

DUNIA MENANTI AKSI KITA

Disini saya sarankan kepada Komunitas Papua, bahwa Film arahan Garin Nugroho bertemakan; 'Aku ingin menciummu sekali saja' menjadi inspirasi sekaligus prediksi kita, bahwa yang menentukan Papua Merdeka bukan, sekali lagi bukan, oleh orang lain, tapi oleh Orang Papua sendiri. Negara seperti Indinesia, Amerika, Australia, PNG, dan PBB sekalipun hanya mendukung, bukan menentukan kita Merdeka. Namun saya ulangi lagi yang menentukan adalah kita sendiri. Ingat ! Papua Merdeka sekarang atau tidak hanya-oleh-dari dan berasal dari Orang Papua sendiri.

Papau Merdeka dalam prediksi sebagaimana alur cerita film diatas bukan oleh siapa-siapa, tapi Orang Gunung. Semua punya peran tapi yang paling menentukan adalah orang gunung. Mengapa? Sebab secara kulural yang paling menderita adalah Orang Papua Gunung. Dan yang paling sulit di Indonesiakan adalah Orang Gunung. Tapi juga yang paling solid adalah juga orang gunung, lihat saja mereka lebih giat dalam perjuangan sampai hari ini. Mengapa? Mereka kuat akar budayanya.

Reformasi Gerakan

Kongres ke III, adalah solusi penting menentukan kita cepat merdeka.Oleh sebab itu saran saya lakukan reformasi total. Dengan jalan mengganti gerakan perjuangan oleh kalangan generasi muda. Papua merdeka yang diharap Rakyat Papua yang dimandatkan kepada PDP telah gagal. Saat ini kita tidak lagi berharap pada PDP. Bukan oleh PDP, atau siapapun senior kita yang lain. Tapi kita tetap hargai peran dan dukungan mereka.

Lakukan reformasi total gerakan dari kalangan muda yang lebih energik. Dan pilih dan susun ulang pemelihan ketua perjuangan untuk memilih Ketua Umum baru dalam perjuangan. Kita saat ini cukup banyak memiliki SDM untuk dimajukan jadi memimpin Papua dan mempersiapkan kita merdeka nanti. Senior kita umumnya terjebak pada politik pragmatis dengan menduduki jabatan dalam otonomi khusus saat ini. Jadi kita tidak bisa banyak berharap dari mereka, walaupun tidak semua.

Paradigma Baru Perjuangan

Rasanya menuju Papua Merdeka, kita membutuhkan paradigma baru atau suatu landasan baru, yang akan dapat mewujudkan gerakan yang tidak hanya berharap pada beberapa orang, tetapi pressur-pressur dan manuver yang dilakukan saudara Hans Gebse cukup efektif untuk mencari perhatian dunia internasional. Hal yang sama cukup bagus dilakukan saudara-saudara kita yang meminta suaka ke Australia. sebab hal demikan akan secara sistematis melibatkan perhatian Negara lain untuk perduli masalah kita kedepan ini.

Mahasiswa semua kota study kucup baik perannya dengan aksi-aksi demonstrasi, namun harus lebih dieffektifkan lagi. Kemudian kita sudah lihat negara-negara Eropa oleh kawan-kawan yang ada disana bersama kaum peduli lingkungan hidup, melakukan aksi itu sangat membantu membuka mata hati dunia Internasional, tentang ada apa dengan Papua. Lalu yang paling penting lainnya adalah terus menggugat existensi PT. Freeport agar kepentingan Amerika Indonesia terus terganggu dan dalam hal bantuan persenjataan Militer Indonesia terus diembargo oleh Amerika.

Kemudian hal yang akan membuat orang lain peduli pada kita adalah selain aksi demostrasi tetapi juga adalah aksi minta suaka pada negara-negara lain terutama negara Eropa dan Afrika. Lalu peran dan aksi OPM sangat menentukan sekali, mengingat secara kelembagaan dunia Internasional mengakui dan menghitung existensi OPM/TPN. Oleh sebab itu paradigma baru kedepan pasca kongres ke-III nanti , guna memperkuat posisi mereka harus lakukan perjajian kerja sama dengan Amerika dengan Papua sebagai pemilik hak ulayat PT. Freeport dapat di lakukan di bawa tanah perjanjian bantuan kemiliteran, baik latihan maupun persenjataan sebagai alat pertahanan.

Menuju Papua Baru

Untuk menuju Papua baru bagi saya tiada lain, selain usulan kongres III tadi, dan memilih pemimpin baru dalam gerakan. Saya usulkan mari satukan langkah semua komponen organisasi Papua saat ini, untuk berkongres, dan memilih pemimpin baru.

Kalangan muda saat ini telah banyak yang siap untuk mengagantikan orang tua-tua kita yang sudah mulai melemah. Mari satukan semua dari gunung sampai Pantai, untuk melakukan dan memilih Ketua Umum Gerakan kita. Kita tidak bisa berpecah-belah terus begini. Salam Merdeka!!!

MOHON DUKUNGAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTERNASIONAL DAN MELINDUNGI PARA PEMIMPIN GEREJA DAN MASYARAKAT PAPUA

Mar 30, 2010, 19:19 Setelah peristiwa konflik pada 19 Maret 2010 STT Baptis Jayapura, Dumma Socratez Sofyan Yoman Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) terus dipantau oleh Dinas Intelijen Indonesia bekerja sama dengan beberapa Oknum Umat Baptis Papua saat ini. dari anggota gereja Baptis Papua yang bekerja sama antara lain : Pdt.Perinus Kogoya, Dip.Th (Ketua Sinode versi baptis dukungan pemerintah melalui Dep.Agama RI) Pdt. Newton Mokay, S, Th (Dosen STT Baptis), Umast Tabuni, M. Th, (Dosen STT Baptis) Meson Yigibalom, MA, (Dosen STT Baptis), Berpus Tabuni (Alkitab Indonesia Guru di Tiom, saat ini sedang belajar di STT Baptis Jayapura) Yikwa Titus, S. Th, (Pendeta Gereja Baptis Kotaraja BTN), Isak Wenda (Polrest Anggota Kepolisian Kota Jayapura), Adolf Kogoya (Anggota MRP), Mandin Weya, (Dosen STT Baptis), Yupiur kiwa, S. Th (Pendeta Gereja Baptis Ifar Gunung Sentani), Mayor CHK Martin Kogoya, SH, MM (anggota TNI aktif), jenius Virginia (Pendeta Gereja Baptis Dawir Entrop), dll. Di mana mereka terus melakukan teror, intimidasi, dan melakukan rencana untuk membunuh Socratez Sofyan Yoman (Pemimpin Gereja Baptis di Tanah Papua juga merupakan salah satu tokoh papua yang selalu menyuarakan suara kenabian ketika menekan rakyatnya, dibunuh diteror,. Diintimidasi oleh TNI / Polisi, Intelijen.

Pada 29 Maret 2010 Perinus Kogoya, CS dibackup dengan petugas Kepolisian Brimop papua dan 3 truk polisi turun dengan kekuatan, mobil patroli untuk 1 alat rasia alat tajam di rumah Andreas Kogoya, S.Th. (Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua) dan di rumah William Bill Kogoya (Ketua Yayasan Layanan Baptis Papua). Kemudian mereka juga Pencarian Pegawai Kantor Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua. Ini mereka tidak menemukan alat tajam, busur dan anak panah, parang dan lain sebagainya. Polisi juga memasuki Kantor Baptis Papua tetapi tidak melakukan Rasia seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa mereka semua mencari rumah tidak menemukan apa pun alat tajam.

Andreas Kogoya (Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua) kepada pasukan keamanan yang Bapak keamanan (POLISI) agar tidak mendukung satu sisi saja, karena yang menyebabkan terjadi konflik sampai saat ini adalah konflik masa lalu 19/maret pemicunya oleh kelompok Perinus Kogoya, dkk dan makakami hanya melakuan reaksi atas aksi serangan mereka, jadi jika Anda datang pagi ini dengan Perinus Kogoya, S.Th. berartii kita curiga sebenarnya ada kerjasama antara Keamanan (Polisi).

Sekretaris Jenderal Badan Pelayan Pusat Pesekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (Andreas Kogoya, S.Th) percaya bahwa kedatangan pasukan dan Cs Perinus Kogoya Dkk berniat untuk melakukan teror, intimidasi terhadap pimpinan PGBP dan intruksi mengambil alat tajam, padahal yang sebenarnya adalah alat kebun, peternakan. Sementara itu Perinus Cs dan pasukan keamanan mereka untuk melihat bahwa Presiden Pembaptis Papua Keluarga sudah kembali dari pengungsian dan bergabung dengan Gereja Wachno, Jadi mereka berpikir bahwa Pendeta Socratez Sofyan Yoman akan kembali ke STT Baptis tinggal di sana?

Dalam keputusan ini sesuai dengan sebelumnya ada persetujuan dari kedua belah pihak bahwa tidak boleh ada hidup/datang dalam komplex STT Baptis di Kotaraja Papua. Namun, ketika Perinus kogoya ke STT baptis Kotaraja jayapura (28/03) itu berarti mereka ingin menciptakan konflik baru dan padahal saat sama saja melanggar ketentuan yang telah disepakati. Lalu mereka berada di STT mulai berkata, "Pak Sofyan Socratez Yoman cs harus meninggalkan STT Pembaptis diberi batas tanggat waktu dua hari.. Jadi kita bertanya Perinus Kogoya, Meson Yigibalom, Newton Mokai, Umast Tabuni, Mandin Weya, Titus Yikwa, Berpus Tabuni , dkk. Apa agenda yang mereka berjuang? untuk siapa? Jadi kami dari gereja bukan memcari solusi dengan paksa, tetapi harus dengan cara damai, dialog, tatap muka, mencari akar masalah dan memecahkan masalah, Tapi kemudian. mereka naik dengan petugas dalam pelaksanaan semua kegiatan, hamba – hamba Tuhan kami menduga bahwa ada agenda tersembunyi yang diperjuangkan oleh kelompok Perinus Kogoya, Cs dari ini..
Dengan demikian, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Pegawai Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, menyerukan:

1. Dewan Gereja-gereja, Baptist Alliance Dunia, Gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja dan seluruh dunia, mitra Gereja – gereja di Papua yang mengikuti semua perkembangan di Papua Gereja Baptis, kami mohon Anda untuk mendoakan dan perhatian intervensi pemerintah & aparat keamanan di gereja, karena ini melangar prinsip gereja. Di mana gereja adalah independen dan otonom. Para pemimpin gereja intimidasi, teror, Bagaimana apalagi orang-orang biasa, kesimpulan bahwa Papua telah berada di zona ketidaknyamanan kehidupan pemimpin Gereja dan masyarakat Papua;

2. Lembaga Internasional konsentrasi LSM Papua, kami minta untuk melakukan monitoring dan menyarankan pemerintah untuk tidak bertindak represif dan tekanan untuk kehidupan para pemimpin gereja, hak-hak orang yang hidup di tanah Papua